Amerika Serikat (AS) berencana memperketat kebijakan investasi asing langsung (foreign direct investors/FDI). Pengetatan merupakan cara menghalau risiko keamanan negara.

Washington sudah menyetujui rancangan undang-undang pengetatan FDI karena khawatir Cina membeli perusahaan teknologi AS. Cina melalui Canyo Bridge Capital Partners sejak November tahun lalu berusaha mendapatkan izin untuk membeli Lattice Semiconductor dengan harga US$ 1,3 miliar.

Pemerintah mencemaskan pembelian perusahaan tersebut akan berpotensi memindahkan kekayaan intelektual Lattice. Padahal, produk-produk perusahaan tersebut selama ini digunakan oleh pemerintah AS.

Rencana Cina membuat politisi dan kepala militer di AS mendesak pengawasan lebih ketat terhadap masuknya investasi Cina demi alasan keamanan.

Pada Rabu lalu, Sinovel Wind Group Co., produsen turbin angin dari Cina, diberi sanksi karena mencuri rahasia dagang dari American Superconduktor Corp.

Jika undang-undang tentang FDI disetujui, maka wewenang  Committee in Foreign Investment in the United States (CFIUS) atau Komite Investasi Asing AS akan diperluas hingga ke perusahaan joint ventures.

Komite yang dibentuk tahun 1975 itu bertugas meninjau akuisisi perusahaan AS oleh entitas asing yang berdampak pada keamanan nasional. CFIUS juga berpotensi menolak investasi yang lebih kecil dan menambah pertimbangan faktor keamanan nasional sebelum memberi izin.

CFIUS sendiri memiliki reputasi yang baik terhadap transaksi jual beli teknologi, khususnya yang melibatkan Cina. Sebelumnya komite telah memblokir akuisisi produsen semikonduktor canggih asal AS oleh perusahaan Cina.

Meski berupaya memperketat aturan investasi, namun dipastikan AS tidak akan mengubah arah kebijakan investasi terbuka. Karena harus diakui AS membutuhkan investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi. Kepemilikan perusahaan investasi asing langsung  menyumbang 10% dalam pertumbuhan. Di sisi lain, investasi asing juga akan mampu membuka lapangan pekerjaan.

AS merupakan negara terbesar di dunia yang menerima FDI, berdasarkan data Monitor Tren Investasi Global UNCTAD. Arus masuk FDI ke Amerika Serikat mencapai US$ 384 miliar pada tahun 2015. Menurut Bank Dunia, AS berada pada posisi ketujuh dalam peringkat Kemudahan Berbisnis tahun 2016. Hal ini didorong keunggulan AS dalam kemudahaan memperoleh kredit dan penyelesaian kepailitan, yang masing-masing mendapatkan peringkat kedua.

Keputusan yang dilakukan Presiden AS Donald Trump memang bukanlah yang pertama. Dua presiden sebelumnya juga melakukan hal sama (melarang kesepakatan swasta menjual perusahaan ke asing) dengan alasan keamanan.

Presiden George H.W. Bush melakukan cara serupa saat Cina akan membeli pabrik di Seattle pada 1990. Presiden Barack Obama mengunakan otoritasnya terhadap perusahaan asal Cina juga. Salah satu alasan penerbitan kebijakan adalah peningkatan investasi Cina di AS yang naik lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi US$ 46 miliar pada 2016.

Heath Tarbert, asisten Menteri Keuangan AS untuk pasar internasional dan kebijakan investasi, mengatakan bahwa telah terjadi transaksi di luar yurisdiksi pemerintah yang menimbulkan keamanan nasional. Celah ini yang dimanfaatkan oleh investor asing.

“Kami melihat perubahan radikal, pergeseran investasi asing yang belum kami lihat. Ada celah kunci saat kita tidak bisa melihat transaksi,” ungkap Tarbert, seperti dikutip dari Bloomberg.

Perang Ekonomi

Saat ini investasi dari Cina telah menjadi fokus anggota parlemen karena kekhawatiran bahwa pembeli Cina yang memiliki hubungan dengan pemerintah memperoleh aset Amerika tanpa pengawasan yang benar. Mark Warner Senator, perwakilan Senat dari Partai Demokrat Virginia mengatakan Cina dan Rusia sedang melakukan “perang ekonomi” untuk memperoleh teknologi AS.

“Mendapatkan hak ini adalah salah satu syarat keamanan nasional yang paling penting yang kita miliki,” katanya.

Langkah AS bisa dinilai sebagai suatu diskriminasi. “Saya berharap pemerintah AS dapat memperlakukan perusahaan milik negara Cina, sama seperti mereka memperlakukan seluruh dunia. Kita semua harus diperlakukan di platform yang sama dan tidak boleh didiskriminasikan,” ungkap Xiao Yaqing, Ketua Badan Pengawasan Aset dan Administrasi Negara (SASAC).

Kebijakan AS ini bisa berdampak dari sua sisi, yaitu pemerintah AS dinilai mendiskriminasi perusahaan Cina dan berdampak buruk terhadap hubungan dagang keduanya. Dan langkah ini akan berdampak berbalik. Nantinya, Cina berpotensi akan mempersulit perusahaan AS masuk ke negaranya.

Di sisi lain, jika AS mampu membuat standar baku yang tidak diskriminatif dalam RUU investasi, maka banyak negara lain seperti Eropa akan mengikuti langkah AS. Karena banyak negara yang sedang mencari cara tepat untuk mengurangi investasi Cina tanpa mengurangi potensi keuntungannya.