Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengatakan Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan perang dagang yang dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan ekonomi, seperti Amerika Serikat (AS) dan Cina.

“Kita berharap tidak akan ada perang dagang dan agar tidak ada pihak yang terlibat dalam perang dagang. Tapi Indonesia seperti negara-negara lainnya juga harus bersiap dengan adanya perang dagang antara negara ekonomi besar,” kata Kim, di Sukabumi, Jawa Barat, seperti dikutip Antara, Rabu (4/7).

Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkunjung ke SDN Tangkil 01 untuk melihat program yang sudah dikerjakan pemerintah untuk menanggulangi kurang gizi kronis (stunting).

“Di tengah kondisi global, Indonesia menjadi contoh yang baik karena punya banyak hal seperti rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah dibanding negara berkembang lain, manajemen anggaran publik yang kuat sehingga perekonomian Indonesia ada dalam kondisi baik,” ungkap Kim.

Dia pun menegaskan perang dagang tidak pernah bermanfaat untuk siapapun. “Karena perdagangan adalah elemen yang paling krusial bagi negara berkembang agar dapat tumbuh lebih cepat,” pungkasnya.

Presiden AS Donald Trump, sebelumnya menyatakan akan mengenakan tarif impor 25 persen untuk 818 produk mulai 6 Juli 2018. AS membidik 1.300 produk dari Cina senilai US$ 50 miliar yang akan dikenakan tarif.

Tarif baru itu berlaku untuk impor baja dan aluminium dari Cina, serta potensi untuk tarif tambahan pada otomotif dan suku cadang mobil. Pengenaan tarif tinggi perdagangan tersebut telah memicu aksi balasan yang juga akan mengakibatkan terjadinya perang dagang antar kedua belah pihak.

Hal ini juga akan berdampak terhadap negara-negara lainnya. Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Cina telah membalas atau mengumumkan rencana untuk membalas dengan nilai sekitar US$ 75 miliar dalam tarif untuk produk buatan AS.

Pertumbuhan Kuartal II

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2018 antara 5,2 persen dan 5,3 persen. Darmin menilai salah satu faktor pendorong pertumbuhan di kuartal II 2018 adalah pergeseran periode panen raya.

Dia menyebutkan bahwa periode panen raya di 2018 terjadi pada April dan Mei. “Kalau tahun lalu panen raya di kuartal I, tahun ini di kuartal II atau April-Mei 2018. Itu akan membuat pertumbuhan lebih tinggi dari kuartal sebelumnya,” ucap dia.

Selain itu, Darmin juga mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan secara serentak dan Idul Fitri turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018. “Ada pilkada kemarin ini, banyak di daerah-daerah. Ada juga Lebaran, berarti ada belanja orang lebih banyak,” kata dia, seperti dikutip Antara.

CTA Banner

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II 2018 bisa mendekati 5,2 persen atau lebih baik dari kuartal I 2018 yang tercatat sebesar 5,1 persen. Sri menjelaskan konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah maupun ekspor masih dominan menjadi pendukung kinerja perekonomian pada kuartal II 2018.

“Konsumsi rumah tangga, kan terbantu oleh peningkatan aktivitas belanja masyarakat yang meningkat pada periode puasa dan Idul Fitri,” ungkap Sri.

Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan dua hal terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah. Pertama, BI menegaskan terus melakukan serangkaian langkah stabilisasi.

“Tidak hanya melalui kebijakan suku bunga yang terukur, namun juga melalui intervensi untuk memastikan tersedianya likuiditas dalam jumlah yang memadai baik valuta asing (valas) maupun rupiah, serta melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar,” ungkapnya.

Kedua, terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, Gubernur BI mengatakan bahwa hal tersebut harus diukur secara relatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Saat ini pelemahan nilai tukar terhadap US$ juga tengah terjadi atau dialami oleh negara-negara regional.

Secara relatif, pergerakan nilai tukar rupiah tersebut masih terkendali (manageable) sebagai bagian dari fenomena global yang terjadi saat ini. “Ke depan, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian perkembangan ekonomi global, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah,” ungkap dia.