Beberapa waktu lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan jumlah bank di Indonesia yang masuk kategori bank sistemis, atau yang lebih kerap disebut “sistemik.”

Pengumuman merupakan bagian dari pembaruan informasi perkembangan terkini industri keuangan, termasuk perbankan.

Sayangnya, pengumuman tersebut melahirkan sejumlah opini yang cenderung keliru. Kekeliruan tampak pada pendapat yang memprediksi 15 bank akan gagal dan berdampak sistemis.

Opini tersebut, menurut Dosen Fakultas Ekonomi Ibnu Chaldun, Ahmad Iskandar “harus dikatakan absurd dan menyesatkan.”

Karena itu dia berharap dengan pengertian yang lebih jelas dan mendalam, dapat memberi penjelasan komprehensif dan terbuka seputar bank sistemik. Apalagi banyak yang bertanya soal potensi peningkatan risiko perbankan pascapengumuman tersebut.

Sebagaimana diketahui, saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) tanggal 30 April 2018 lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK menginformasikan pertambahan daftar bank sistemik, yaitu dari 11 bank menjadi 15 bank.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan bank sistemik? Berdasarkan Undang-undang (UU) No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengawasan Krisis Sistem Keuangan, pasal 1 butir 5, bank sistemik didefinisikan sebagai bank yang karena ukuran aset, modal, dan  kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas  jasa  perbankan.

Masih menurut definisi yang sama, keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan kegagalan sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Mengadopsi dari ketentuan Basel Committee, yang dimaksud bank sistemis atau secara internasional disebut dengan istilah Systemically Important Banks (SIBs), pada dasarnya menunjukkan seberapa penting peran suatu bank dalam sistem keuangan. Baik pada tataran global (G-SIBs) atau level domestic (D-SIBs).

Mengikuti definisi tersebut, saat ini terdapat 15 bank yang memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia.

Penetapan bank sistemik tersebut merupakan amanat UU No.9 tahun 2016. Pasal 17 menyebutkan untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI)  menetapkan bank sistemik.

Penetapan bank sistemik petama kali dilakukan pada kondisi stabilitas sistem keuangan normal. OJK berkoordinasi dengan BI melakukan pemutakhiran daftar bank sistemik secara berkala satu kali dalam enam bulan.

“Mengacu pada parameter yang ditetapkan dan diacu secara luas pada dunia perbankan internasional, maka 15 bank dari total 114 bank di Indonesia masuk dalam kategori sistemik,” ungkap Ahmad.

Jadi bila OJK dan BI menetapkan ada 4 bank tambahan yang naik peringkatnya menjadi bank sistemik, artinya 4 bank tersebut secara bisnis berkembang secara signifikan dan perannya dalam sistem keuangan domestik menjadi lebih penting.

Sekali jumlah bank sistemik bertambah, tak bisa langsung diartikan risiko sektor perbankan meningkat. Tapi pengertian yang benar adalah, 15 bank sistemik tersebut sebetulnya merupakan the 15 most important banks in Indonesia.

“Dan harus ditegaskan di sini ke-15 bank tersebut bukan bank-bank gagal ataupun mengalami permasalahan keuangan,” tegasnya.

Terjadi kerancuan karena berbagai media mengganti istilah bank sistemik menjadi bank berisiko sistemik ataupun bank berdampak sistemik.

Penambahan kata berisiko dan berdampak tersebut tentunya menimbulkan pemahaman keliru. Sehingga seolah-olah terjadi peningkatan risiko yang berdampak luas pada stabilitas sistem keuangan karena bertambahnya jumlah bank sistemik.

Jadi, berdasarkan definisi bank sistemik tadi, bank-bank yang masuk dalam daftar bank sistemik, bukanlah bank gagal atau akan gagal seperti yang disampaikan dalam artikel opini absurd dan menyesatkan tadi.

Bank-bank yang masuk dalam katagori ini diawasi lebih ketat oleh OJK dan BI agar tidak bermasalah, apalagi menjadi bank gagal yang akan mempengaruhi sektor jasa keuangan secara keseluruhan.

 

Tetap Sehat

Berbagai indikator dan parameter untuk menjaga bank-bank tersebut agar tetap sehat ditambahkan dan diawasi setiap waktu, antara lain level permodalan, likuiditas dan solvabilitasnya. Parameter-parameter tersebut ditetapkan dengan standar lebih tinggi dari bank-bank lain di luar kriteria bank sistemik.

Pengurus bank dengan pemilik/pemegang saham bank-bank sistemik tersebut juga diminta untuk menyiapkan amunisi tambahan, sekiranya menghadapi permasalahan sekecil apapun, termasuk apabila terjadi kredit macet misalnya. Cadangan setoran modal dan likuiditas harus disiapkan dan dimonitor setiap waktu oleh OJK dan BI.

Bank-bank dalam kategori sistemik justru dijaga agar senantiasa memiliki ketahanan dan kesehatan yang baik agar tidak bermasalah dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Jadi, sekali lagi, bank yang masuk kategori bank sistemik sama sekali jauh dari bank gagal atau diprediksi akan gagal. Pun, terlalu jauh apabila hal tersebut dikaitkan dengan masalah Bank Century, biaya krisis 1997/1998, dan gambaran kelam lainnya.