Bank Indonesia (BI) masih tetap konsisten melarang penggunaan uang digital atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Meskipun saat ini bank-bank sentral di seluruh dunia mulai membuka diri untuk mengembangkan uang digital, namun BI tetap masih berpegang teguh untuk mengharamkan penggunaannya.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono, menyatakan mata uang yang diakui oleh undang-undang adalah rupiah. Sehingga uang dalam bentuk apapun untuk alat bayar tidak dibenarkan oleh bank sentral Indonesia.

Terkait dengan mata uang digital yang diterbitkan bank sentral (CBDC), memang belum ada satu pun bank sentral di dunia yang menggunakannya. Mereka baru melakukan pendalaman akan pentingnya uang digital.

Cryptocurrency kan memang berkembang. Untuk konteks Indonesia, kami masih melihat itu bahaya karena banyak masyarakat yang belum mengerti. Atas alasan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat kami tegas mengatakan melarang cryptocurrency di Indonesia,” ujar Erwin.

Meskipun melarang, BI tetap membuka diri jika ke depannya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bank sentral lainnya. Dia menekankan bukan mata uang digital seperti bitcoin yang akan digunakan, melainkan konsepnya yang akan digunakan untuk menyusun regulasi terkait uang digital.

Dia tidak memungkiri ke depan perkembangan uang digital akan semakin marak. Oleh sebab itu sudah saatnya pemerintah atau otoritas yang berhak untuk mulai mengeluarkan konsep uang digital seperti bitcoin dan sejenisnya.

“Konsepnya masih sama tapi ini diterbitkan lembaga negara, jadi lebih terjamin dan dalam bentuk digital sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital ke depan. Itu pasti lebih aman ketimbang pihak swasta menciptakan digital currency,” ujar dia.

Pengawasan Fintech

BI juga menegaskan industri financial technology (fintech) yang berkembang sangat pesat akan memberikan tugas baru bagi pemerintah untuk memastikan bahwa transaksi dengan teknologi tetap aman. Erwin mengatakan fintech disadari akan membawa dampak positif dan negatif bagi industri keuangan.

Dampak positifnya, kata dia, akan terjadi efisiensi dalam transaksi dan hal terkait lainnya. Namun sisi negatifnya, ancaman penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu juga semakin besar. Oleh sebab itu, untuk memastikan perkembangan teknologi digunakan dengan baik, Erwin menyatakan tugas BI akan semakin kompleks.

CTA Banner

“Bayangkan, uang menjadi digital. Maka tugas kami akan menjadi sulit. Kita saksikan fintech, apakah dampaknya besar? Kita lihat di Cina, ada risiko di sistem pembayaran, ada persoalan sistemik,” kata Erwin.

Erwin menambahkan, BI membutuhkan langkah khusus dalam menghadapi dampak buruk dari fintech. Dia memastikan pemerintah akan fokus mengawal pertumbuhan fintech agar tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu, Erwin meminta seluruh pihak bersama-sama mengawal dan mendorong agar industri fintech yang tergolong baru ini benar-benar dapat membawa dampak ekonomi yang lebih baik.

“Kami ada sejumlah peraturan yang dikeluarkan, seperti PBI perlindungan konsumen, transaksi pembayaran, regulatory sandbox dan NPG (National Payment Gateway), sampai dengan uang elektronik,” ucapnya.

Bertransformasi ke Digital

Lembaga jasa keuangan baik bank dan non bank dinilai harus bertransformasi ke digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, transformasi dilakukan agar lembaga jasa keuangan tak tertinggal dengan fintech.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, menjelaskan untuk transformasi digital bisa dilakukan lebih cepat. “Semua harus transformasi ke digital. Sederhananya setiap lembaga jasa keuangan juga harus menghadirkan layanan atau produk yang bisa ditemukan di smartphone, karena smartphone sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujar Nurhaida.

Nurhaida menambahkan, sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non bank juga bisa lebih efisien jika memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Misalnya bank bisa menggunakan layanan digital banking atau branchless banking.

Menurut dia, layanan digital bank akan mempermudah bank dan nasabah dalam bertransaksi. Karena dengan teknologi layanan yang didapatkan bisa lebih cepat. “Kalau nasabah mau buka rekening harus datang ke kantor kan kelamaan. Tapi kalau pakai layanan digital itu lebih cepat. Bank harus berinovasi,” imbuh dia.

Teknologi juga harus dimiliki oleh perusahaan asuransi untuk memasarkan produk atau proses pengajuan klaim. Sebelumnya pemerintah menyebut ekonomi digital dan pariwisata bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini juga didorong oleh e-commerce yang juga menjadi bagian dari ekonomi digital.