Beberapa waktu belakangan, perhatian publik akan penggunaan instrumen keuangan Islam untuk mendukung investasi “hijau” (green investment) kian meningkat.

Salah satu instrumen keuangan Islam, yakni sukuk hijau (green sukuk), menjadi pilihan terbaru untuk dijadikan sumber pembiayaan bagi proyek-proyek ramah lingkungan.

Perhatian pada optimalisasi pemanfaatan sukuk hijau untuk mendukung isu perubahan iklim ini juga diberikan Bank Dunia.

Salah satunya dengan menggelar konferensi sukuk hijau dengan tema ‘Memanfaatkan Keuangan Islam untuk Masa Depan Hijau’ (Harnessing Islamic Finance for a Green Future). Konferensi yang diprakarasi Bank Dunia ini akan digelar di Kuala Lumpur pada 14 Mei – 15 Mei 2018.

“Konferensi satu setengah hari ini menjangkau target peserta antara lain praktisi pembangunan, pembuat kebijakan, regulator, serta perwakilan lembaga keuangan Islam maupun konvensional,” ujar Bank Dunia dalam pernyataannya.

Bank Dunia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, isu perubahan iklim (climate change) telah meningkat dan menjadi prioritas pembahasan dalam agenda pembangunan dunia. Apalagi setelah 195 negara menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk memerangi perubahan iklim.

Namun, dalam upaya itu, dunia menghadapi keterbatasan skala sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung inisiatif mitigasi dan adaptasi iklim. Apalagi di tengah ketatnya anggaran pemerintahan dunia. “Karena itu, mobilisasi pembiayaan melalui instrumen inovatif menjadi keharusan,” ungkap lembaga itu.

Jepang Lanjutkan Aturan Moneter yang Akomodatif

Dengan latar belakang tersebut, konferensi akan mengeksplorasi penggunaan instrumen keuangan Islam untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk penggunaan instrumen keuangan Islam untuk membiayai proyek ramah lingkungan.

Konferensi akan mengeksplorasi mulai dari elemen kebijakan, peraturan, dan kelembagaan yang diperlukan untuk dapat menggunakan instrumen keuangan Islam secara berkelanjutan untuk mengatasi perubahan ikim.

Akan ada fokus khusus pada penggunaan sukuk hijau baru-baru ini untuk membiayai proyek-proyek di Malaysia dan kemungkinan replikasi instrumen-instrumen ini di pasar-pasar negara berkembang dan emerging market (negara yang pertumbuhannya cepat).

Konferensi akan bekerja sama dengan Komisi Sekuritas Malaysia (Securities Commission Malaysia) dan Organisasi Komisi Efek Internasional (International Organization of Securities Commissions/IOSCO) Asia Pasifik hub Malaysia.

 

Potensi Besar

Pengamat Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor (IPB), Irfan Syauqi Beik, kepada wormtraders.com, mengatakan sukuk hijau adalah sukuk yang dijadikan sebagai instrumen investasi untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi hijau (green economy) dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Referensinya, dia harus lolos screening sebagaimana yang disusun oleh International Climate Board.

Irfan memberi contoh, di dalam sukuk hijau Indonesia yang telah diterbitkan pemerintah sebesar US$ 3 miliar, dari dana yang diraih pemerintah itu ada yang untuk proyek drainase perkotaan dan proyek pengendalian banjir. “Proyek-proyek ini yang menjadi underlying asset (objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk),” jelasnya.

Dia menegaskan, sebenarnya setiap penerbitan sukuk, sudah seharusnya ramah lingkungan. Tidak boleh membiayai proyek-proyek yang malah menimbulkan persoalan lingkungan.

Irfan yang juga Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menambahkan, peluang penerbitan sukuk hijau masih terbuka lebar pasarnya ke depan. Sebagai contoh Indonesia saja, ingin membuat pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga angin.

“Dengan kebutuhan listrik nasional sekitar 35 ribu megawatt, proyek pembangkit listrik tenaga angin ini bisa menjadi underlying asset dari sukuk,” terang dia.

Apalagi Indonesia sudah dikenal di dunia internasional sebagai frequent issuer penerbitan sukuk negara (sovereign sukuk). Jadi sudah dikenal dan investor juga menanti penerbitan rutin dari pemerintah. “Tinggal bagaimana memanfaatkan, apalagi Indonesia sudah memperoleh investment grade,” ujarnya.

Irfan hanya mengingatkan, sebaiknya dana-dana dari penerbitan sukuk hijau ini digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak besar atau mempunyai multiplier effect (efek pengganda) terhadap perekonomian.

“Pemerintah perlu mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur strategis mana yang ramah lingkungan dan berefek ganda pada perekonomian,” tegasnya.

Pada Februari lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menerbitkan sukuk global senilai US$ 3 miliar.

Surat utang bernama Sukuk Wakalah tersebut dicatatkan di Bursa Saham Singapura atau Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai. Sukuk terdiri dari dua tenor, yakni US$ 1,25 miliar bertenor 5 tahun dan US$ 1,75 miliar bertenor 10 tahun.

“Penggunaaan sukuk untuk pembiayaan, namun karena sifatnya adalah sukuk hijau, maka dikaitkan dengan proyek yang sifatnya berkelanjutan,” ujar Sri.

Francine Pickup, Wakil Direktur Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) Indonesia, menjelaskan komitmen serius Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim dan mencapai tujuan pengurangan emisi global 2030 memerlukan bantuan modal paling tidak sebesar US$ 50 miliar.

Melalui penerbitan sukuk hijau, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sumber pendanaan sukuk, yang ditujukan khusus untuk penanggulangan perubahan iklim dengan konsep keuangan yang sesuai prinsip syariah.