Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap, setelah proses divestasi saham PT Freeport Indonesia selesai, perseroan bisa tetap melantai di pasar modal dengan melakukan pelepasan saham ke publik atau Initial Public Offering (IPO). Aksi korporasi itu dinilai penting agar publik bisa mengawasi kinerja perusahaan dan mendukung transparansi.

“Kami ingin Freeport Indonesia tetap terdaftar sebagai emiten. Akses kan tidak terbatas untuk permodalan tapi penyebaran kepemilikan dan kontrol banyak pihak. Termasuk, masyarakat,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, IGD Nyoman Yetna.

Selain terawasi, dengan tercatatnya Freeport Indonesia di pasar modal, masyarakat juga dapat ikut merasakan kontribusi dari tambang emas terbesar itu. “Selain mengawasi, perusahaan juga bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Masyarakat bisa ikut menikmati dan yang terpenting tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) bisa terjaga,” ungkap Nyoman.

Di sisi lain, BEI juga akan mengkaji lagi rencana pelepasan saham perdana atau IPO Freeport Indonesia yang sempat dibicarakan beberapa tahun lalu. “Tapi saya baca dulu dan lihat prosesnya. Seperti apa proses yang sudah terjadi, lalu saya lihat apa yang bisa bursa lakukan,” kata Nyoman

Berkah Divestasi

Penandatangan HoA antara Freeport dengan Inalum yang merupakan langkah awal menuju divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia dinilai analis bakal membawa manfaat. Sedikitnya tiga emiten pertambangan yang masuk dalam holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan di bawah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Analis Senior PT Danareksa Sekuritas, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan seiring berita keberhasilan divestasi Freeport Indonesia, ketiga emiten di bawah holding BUMN pertambangan, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) saat ini diapresiasi positif oleh pelaku pasar.

Karena itu, dia menilai ketiga emiten tersebut harus menjaga momentum ini dengan baik agar tidak mengalami koreksi. “Perlu menjadi pertimbangan juga, bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong kinerja tiga emiten yang ada di dalam inalum itu sendiri apakah benar-benar dapat memperoleh dampak positif sehubungan dengan langkah yang dilakukan pemerintah,” papar Lucky.

Dia menambahkan, langkah pemerintah yang telah menandatangani HoA dengan Freeport memang patut diapresiasi. Namun, pemerintah juga harus benar-benar memberikan perhatian pascapenandatanganan dengan Freeport, di antaranya soal pembangunan pabrik pengolahan hasil (smelter) yang menjadi poin kesepakatan dan juga soal pembayaran pajak Freeport.

“Syarat-syarat yang tercantum dalam aturan itu seperti pembangunan smelter dan juga pembayaran pajak, ini tetap harus jadi perhatian agar betul-betul direalisasikan,” pungkasnya.

Pemerintah Indonesia diwakili oleh holding industri pertambangan, Inalum, dan Freeport Mc MoRan pada Kamis (12/7), secara resmi menandatangani HoA terkait penjualan saham Freeport dan hak partisipasi Rio Tinto sebesar 41,34 persen di Freeport Indonesia kepada Inalum. Penandatanganan tersebut merupakan dasar dari pengambilalihan atau divestasi saham dari yang semula hanya 9,36 persen dimiliki Indonesia, menjadi sebesar 51 persen atau sebagai pemilik mayoritas.

CTA Banner

Sebagai informasi, Inalum menargetkan akan menyelesaikan transaksi divestasi saham Freeport Indonesia pada Agustus. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, usai penandatanganan kepala perjanjian atau Head of Agreement (HoA) antara Freeport dan Inalum.

“Kita berharap dalam dua bulan setelah HoA selesai agar transaction closing-nya jadi,” kata Budi. Adapun nilai transaksi yang telah disepakati dalam proses divestasi tersebut sebesar US$ 3,85 miliar.