Pemerintah Republik Indonesia (RI) akhirnya meneken kesepakatan awal pokok-pokok perjanjian, Head of Agreement (HoA), dengan Freeport McMoran untuk mengambil alih 51% saham di PT Freeport Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengatakan melalui penandatanganan HoA harga divestasi secara otomatis telah dikunci senilai US$ 3,85 miliar.

Perjanjian awal berupa HoA ini dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, Budi Gunadi Sadikin. Sementara perwakilan Freeport adalah Freeport McMoRan Inc dan Rio Tinto sebagai pihak yang menjual hak partisipasi di Freeport Indonesia kepada Inalum.

“Total nilai dari kesepakatan ini US$ 3,85 miliar. Pada dasarnya Inalum akan ambil alih hak partisipasi dari Rio Tinto dan Indocopper, sehingga kepemilikan Inalum ditambah dengan kepemilikan negara sebelumnya yang sebesar 9,36 persen menjadi 51,38 persen. Angka sudah kami lock,” tutur Rini.

Rini mengatakan, melalui HoA, secara otomatis harga divestasi telah dikunci. Namun ada beberapa hal yang harus diselesaikan, seperti proses realisasi persetujuan join venture.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani dalam kesempatan sama mengatakan, melalui penandatanganan pokok-pokok perjanjian ini, pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif untuk memberikan kepastian kepada investor yang berinvestasi di Indonesia. “Dengan ditandatanganinya HoA ini, kerja sama Freeport dan Inalum diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah industri ekstraktif ke depan, serta memberi kemakmuran bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Masih menurut Sri Mulyani, ada beberapa pokok perjanjian yang ditandatangani dalam HoA. Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah RI dan Freeport berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) dan bukan dalam bentuk kontrak karya. Kedua, divestasi saham Freeport sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Ketiga, Freeport membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri. Keempat, penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan penerimaan negara melalui kontrak karya selama ini. Kelima, perpanjangan masa operasi maksimal dua kali 10 tahun hingga 2041 akan diberikan setelah Freeport memenuhi kewajiban yang diatur dalam IUPK OP.

“Telah dilakukan juga penandatanganan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika pada 12 Januari 2018. Di mana Pemprov Papua dan Pemda Mimika akan bersama-sama memiliki saham Freeport sebesar 10 persen,” pungkas Sri.

Selesai Secepatnya

Proses pengambilalihan atau divestasi 51 persen saham Freeport kepada Inalum diharapkan pemerintah bisa secepatnya selesai. Pemerintah berharap proses bisa tuntas pada akhir Juli 2018, meski dari pihak Inalum meminta waktu hingga akhir Agustus 2018.

“Saya dorongnya akhir Juli, tapi tadi memang Pak Budi (Dirut Inalum) bilang ‘Bu, kalau bisa akhir Agustus’,” kata Rini.

Rini hanya berpesan kepada Inalum agar menyelesaikan secepat mungkin. Sebab, bila memang proses dapat rampung sebelum bulan berganti, tidak diperlukan perpanjangan IUPK sementara untuk Freeport.

Budi Gunadi menmbahkan, pihaknya masih akan mengurus hal-hal terkait pendanaan dan pembayaran untuk pembelian saham ini. Sampai saat ini diketahui belum ada keputusan final terkait pinjaman dari mana yang akan diambil oleh Inalum.

“Yang menawarkan sudah lebih banyak dari yang kita butuhkan, tinggal kita cari mana terms-nya paling baik,” tutur Budi.

Pihak Freeport sendiri berpendapat kesepakatan ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran, Richard Adkerson, mengatakan untuk mencapai kesepakatan memang tidak mudah, tarik ulur terus mewarnai selama proses negosiasi.

CTA Banner

Adanya kesepakatan tersebut secara nyata berdampak pada status ketenagakerjaan karyawan Freeport Indonesia. “Ini win-win solution. Bersama-sama kami menghadapi tantangan bisnis ke depan dan kami berkomitmen untuk membuat kerjasama ini sukses,” ujar Richard.

Selanjutnya Freeport akan melanjutkan aktivitasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesepakatan tersebut dikatakan, status Kontrak Karya Freeport berubah menjadi IUPK. Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan IUPK operasi produksi maksimal 2×10 tahun.

Richard berharap adanya kesepakatan tersebut dapat memberikan jaminan bagi investasi miliaran dolar Amerika Serikat (AS) dan memberikan kepastian bagi seluruh pemegang saham, karyawan, kontraktor, masyarakat Papua, dan juga pemasok. Perpanjangan operasi ini diyakini akan meningkatkan manfaat secara signifikan bagi pemerintah Indonesia di masa mendatang.

Dengan kepastian investasi dan operasi hingga 2041 diperkirakan akan memberikan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah serta dividen bagi Inalum lebih dari US$ 60 miliar. “Freeport tetap berkomitmen untuk kesuksesan Freeport Indonesia. Kami bangga dengan apa yang telah kami capai lebih dari 50 tahun dan sangat menantikan masa depan selanjutnya,” pungkas Richard.