Pemerintah Korea Selatan akan melarang perdagangan mata uang virtual atau cryptocurrency di negaranya. Otoritas Pejabat Kementerian Kehakiman Korea Selatan, bahkan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) melarang perdagangan cyptocurrency.

“Ada kekhawatiran besar mengenai mata uang virtual. Kementerian sedang menyiapkan sebuah RUU untuk melarang perdagangan cryptocurrency melalui pertukaran,” ujar Menteri Kehakiman Korsel, Park Sang-Ki dalam sebuah konfrerensi pers, Kamis (11/1) seperti yang dikutip dari Reuters.

Meski demikian, dia mengaku belum bisa menjelaskan secara detail mengenai isi RUU maupun rencana usulan pengehentian perdagangan cryptocurrency. Namun pihaknya akan bekerjasama dengan sejumlah instansi pemerintah untuk merumuskan sejumlah langkah.

Sikap keras pemerintah Korean Selatan langsung memicu aksi jual cryptocurrency baik di bursa lokal maupun luar negeri,  yang akhirnya menyebabkan harga bitcoin langsung terjun bebas sebesar 21 persen pada perdagangan tengah hari menjadi 18,3 juta won (12.730,35 pound).

Korsel Siapkan RUU Terkait Pelarangan Perdagangan Mata Uang Virtual

Bitcoin turun lebih dari 10 persen pada bursa Bitstamp yang berbasis di Luxemburg di kisaran US$ 13.199, setelah sebelumnya turun di angka US$ 13,120, terlemah sejak 2 Januari.

“Setelah diberlakukan, larangan Korea Selatan akan membuat perdagangan sulit dilakukan, tapi bukan tidak mungkin,” kata Mun Chong-hyun, kepala analis EST Security seperti yang dikutip dari laman Reuters.

Park Nok-sun, analis kripto di NH Investment & Securities, mengatakan bahwa perilaku kawanan di pasar koin virtual Korea Selatan telah menimbulkan kekhawatiran.

Lonjakan nilai tukar Bitcoin hingga 1.500 persen tahun lalu telah memicu permintaan besar akan mata uang digital atau crytocurrency di Korea Selatan. Kondisi ini memberikan daya tarik pada mahasiswa hingga ibu rumah tangga dan memicu kecemasan akan aktivitas keuangan yang spekulatif.