Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan pemerintah tengah membahas, mengidentifikasi, dan mengantisipasi sektor-sektor yang potensial terdampak perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara-negara ekonomi utama dunia terutama Cina. Untuk pengkajian itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga terkait.

“Kami melakukan identifikasi ini sebetulnya adalah kesempatan yang baik untuk Indonesia makin menata industri manufaktur yang dibutuhkan pada saat ekonominya tumbuh makin tinggi dan kelas menengahnya makin banyak. Jadi permintaan dari pasar domestik juga meningkat,” kata Sri Mulyani di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (10/7).

Pemerintah Antisipasi Sektor Terdampak Perang Dagang

Ia mengungkapkan bahwa identifikasi dan pembahasan tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kemenkeu sendiri.

Sri Mulyani mengatakan, pihak Kemenperin akan mengidentifikasi industri manufaktur yang selama ini dianggap memiliki potensi untuk bisa ditingkatkan kemampuan ekspornya maupun pengurangan impornya. Langkah tersebut dilakukan agar neraca pembayaran dapat lebih seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Daftar hasil identifikasi industri tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang ada di wilayah Kemenkeu. Seperti bea masuk terkait impor bahan baku atau bea keluar sebagai insentif agar ekspor lebih kompetitif.

“Oleh karena itu kemudian diidentifikasi industri-industri apa dan bentuk kebijakan yang bisa diambil untuk memperbaiki daya produktivitas dan daya saing dari industri itu. Disampaikan mulai dari industri makan minum, tekstil, karet, elektronik, kimia, semua memiliki kebutuhan yang berbeda,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga mengatakan peta dan situasi dari kebijakan perdagangan AS terhadap negara-negara lain, termasuk Cina, Eropa, Kanada, dan potensinya kepada Indonesia telah disampaikan oleh Kemendag. “Dengan kebijakan tersebut, apa kemungkinan potensi implikasinya. Jadi kemungkinan sektor komoditas yang akan terkena dampaknya dari kebijakan tersebut,” ucap dia.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Kementerian ESDM telah menyampaikan mengenai data impor dari migas yang cukup besar. Hal tersebut merupakan salah satu kontributor terhadap defisit.

“Apa respons kebijakan yang harus dilakukan untuk, pertama, menggunakan sumber daya kita yang lebih banyak dan menekan kebutuhan impor,” kata dia.

Penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20) atau bahkan campuran 30 persen biodiesel (B30) juga dikaji sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Tetapi itu kan harus bekerja sama dengan alat transportasi, berarti dengan Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia),” kata Sri Mulyani.

Wapres Sikapi Perang Dagang

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perang dagang antara AS dengan Cina memiliki dampak langsung dan tidak langsung untuk perekonomian Indonesia. “Ini yang perang dagang kan Amerika dengan Cina, tapi tentu ada dampaknya ke kita, ada dampak langsung dan ada dampak tidak langsung,” kata Wapres Kalla.

Dampak langsung ketegangan perdagangan kedua negara itu ke Indonesia antara lain dengan evaluasi produk-produk ekspor asal Indonesia oleh AS melalui sistem evaluasi GSP (generalized system of preferences). “Dampak langsungnya, Amerika sekarang mempertimbangkan untuk mengevaluasi GSP, yang memberikan keutamaan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” kata Wapres.

Saat ini, AS sedang mengevaluasi sekitar 124 produk eskpor Indonesia. Antara lain tekstil, kapas, dan produk perikanan seperti udang dan kepiting. Kebijakan evaluasi impor AS tersebut dilakukan untuk menentukan jenis produk yang masih layak masuk ke negara itu.

Sementara itu, dampak tidak langsung dari perang dagang tersebut adalah nilai ekspor bahan baku Indonesia ke Cina yang menurun karena lemahnya produksi industri negeri tirai bambu tersebut. “Oleh karena itu, upaya kita adalah bagaimana menstabilkan ekonomi dalam negeri sehingga bukan hanya ekspor, tapi konsumen dalam negeri kita bisa tumbuh menjadi pasar yang baru,” ujarnya.

CTA Banner

Kebijakan evaluasi impor AS tersebut merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.