Petak umpat antara Amerika Serikat (AS) dan Cina akan mencapai titik kritis dalam dua pekan mendatang. Dua mitra dagang terbesar sedunia itu mesti menaati tenggat waktu tarif, juga hambatan sampingan yang mungkin sekali menggempur masuk ke dalam lingkaran sengketa.

Siapa lebih dulu mengedip, ia yang bakal merugi.

Departemen Keuangan AS pada Jumat (29/6) akan mengumumkan kontrol ekspor serta pembatasan investasi Cina di AS. Pengumuman menyusul dugaan AS akan pencurian kekayaan intelektual Washington oleh Beijing.

Presiden AS Donald Trump diprediksi bakal mencari pembenaran pembatasan menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional atau IEEPA, kata sejumlah narasumber yang memahami rencana sang presiden.

Sanksi investasi akan berfokus pada sektor “Made in China 2025” yang diagung-agungkan Beijing. Sektor ini mencakup produk luar angkasa, robotika serta kendaraan berbahan bakar energi terbarukan.

Undang-undang IEEPA memungkinkan Trump secara sepihak menerapkan batas investasi. Sementara Kongres AS, secara paralel, mengacu pada undang-undang terkait investasi asing di AS. Nantinya, Kongres akan meneliti aliran masuk investasi atas dasar keamanan nasional.

Sementara itu, sesudah berbulan-bulan menyentak, ancaman Trump tampaknya bakal berubah menjadi perang tarif global. Apalagi, ancamannya tak cuma berlaku untuk Cina, melainkan juga Kanada, Meksiko dan Uni Eropa.

“Tidak ada yang menang” dalam perang perdagangan, kata Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde pada awal Juni. “Pada dasarnya, kita akan menemukan pecundang di kedua kubu.”

Pada 6 Juli mendatang, AS akan menetapkan tarif sebesar US$ 34 miliar untuk produk impor Cina. Tarif tambahan US$ 16 miliar akan berlaku seusai periode peninjauan publik.

Ketika Beijing bersumpah membalas AS, bahkan dengan produk dan tenggat waktu yang sama, Trump langsung mengerahkan perwakilan dagang AS mengidentifikasi impor lainnya dari Cina. Impor bernilai tambah ini berpotensi dikenai tarif sebesar 10 persen.

“Cina berupaya mengurangi konflik,” tulis South China Morning Post pada Minggu (24/6). Pemerintah Presiden Xi Jinping tidak memiliki rencana untuk membalas perusahaan AS yang beroperasi di Cina. Sebab, tulis harian itu mengutip perwakilan pemerintah, “bertentangan dengan tujuan Beijing untuk menarik investasi asing.”

Sementara di AS, retorika telanjur mengeras.

Kebijakan Kantor Perdagangan dan Manufaktur Gedung Putih, yang dipimpin oleh Peter Navarro, menerbitkan laporan setebal 36 halaman pada 19 Juni silam. Isi laporan bahkan terpampang gamblang pada tajuknya: “Bagaimana Agresi Ekonomi Cina Mengancam Teknologi dan Kekayaan Intelektual Amerika Serikat dan Dunia.”

“Mengingat ukuran perekonomian Cina, tingkat kebijakan distorsi pasar dan niat untuk mendominasi industri masa depan, tampaknya tindakan dan praktik agresi Beijing turut mengancam dunia, tak hanya AS,” demikian petikan laporan itu.

Dalam suatu catatan riset, Societe Generale menyatakan implikasi jangka pendek perang dagang dapat mendorong turun produk domestik bruto Cina hingga menyentuh level 1 persen. Sengketa juga berpeluang memangkas tenaga kerja Cina hingga sebanyak 3 – 4 juta orang.

Sejumlah pakar, tulis periset Societe Generale, “kini lebih mencemaskan momentum revolusi yang sudah berlangsung positif di Cina.”